Taji Larangan Ekspor CPO Meredam Harga Migor

JAKARTA, Canal Berita — Setelah beragam strategi guna meredam harga minyak goreng sawit yang terus melonjak dianggap tidak efisien, Presiden Joko Widodo pun mengambil sikap melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sawit akhir April lalu. Taji larangan ini tak hanya dirasakan pelaku sawit, petani hingga dunia merasakannya.

Paska larangan sementara ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, oleh Presiden Jokowi pada akhir April 2022 lalu, sontak mendongkrak harga CPO di Bursa Malaysia pada level tertinggi selama setahun terakhir di RM 7.104/ton. Lonjakan harga CPO tersebut, merupakan respon pasar yang terkejut munculnya keputusan tersebut.

Lantas apakah taji kebijakan tersebut tajam atau tumpul? tentu saja dengan penghentian ekspor CPO dan turunannnya tersebut sedikit banyak berdampak, misalnya saja ketersediaan pasokan minyak goreng sawit curah dan kemasan kini tersedia melimpah, sehingga masyarakat di Indonesia bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri 1443 H dengan aman dan lancar.

Jelas, kebijakan tersebut sudah mulai perlu dilakukan evaluasi lantaran taji kebijakan itu tidak hanya tajam ke pelaku usaha, ketajamannya juga dirasakan petani yang harus menerima kenyataan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit nya mesti terkoreksi dalam.

Dari hasil pantauan redaksi InfoSAWIT, harga jual TBS sawit di beberapa daerah sentra perkebunan kelapa sawit mengalami penurunan besar-besaran, hingga mencapai 40% dari ketetapan harga Penetapan Dinas Perkebunan (Disbun) setempat.

Pemangkasan harga ini dilakukan sebagai  akibat stok CPO yang semakin memenuhi tangki penyimpanan (storage tank) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Menurut sumber InfoSAWIT dari perusahaan perkebunan kelapa sawit juga mengonfirmasikan kesulitan menjual hasil olahan TBS sawit yakni CPO ke pasar.

Kata dia, alasan yang umum dikatakan pembeli CPO, karena mereka juga kesulitan menjual CPO yang di miliki. Lantaran pasokan minyak goreng sawit di pasar domestik telah melimpah. “Sedangkan pasar ekspor masih dilarang” ujarnya kepada InfoSAWIT belum lama ini.

Sebab itu, perlu bantuan Presiden Jokowi untuk mencabut kebijakan tersebut secepatnya. Lantaran, beberapa PKS telah berencana menghentikan produksinya akibat tangki penampungan milik PKS sudah penuh, sehingga tidak mungkin lagi bisa melakukan produksi sebab tidak ada tangki penyimpanannya.

Selain tangki penyimpanan yang penuh, pihak pabrik pula khawatir kualitas CPO akan rusak akibat disimpan di tangki terlalu lama. “Kualitas CPO akan rusak, bila terlalu lama disimpan dalam tangki penyimpanan,” ujarnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Canalberita.com dengan infosawit.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, 
grafis,  video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab infosawit.com.