Laporan itu datang dari kantor berita Malaysia, Malaysiakini. Jika terkonfirmasi, pengunduran diri Muhyiddin Yassin akan mengakhiri 17 bulan masa jabatan yang penuh gejolak di kantor pemerintahannya tetapi juga membawa banyak ketidakpastian di Malaysia ketika negara itu tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dan penurunan ekonomi.
Tidak diketahui jelas siapa yang bakal membentuk pemerintahan Malaysia ke depannya, mengingat belum ada mayoritas yang jelas di parlemen, atau apakah pemilihan dapat diadakan selama pandemi. Hal itu akan bergantung pada keputusan Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah.
Disebutkan dalam laporan Malaysiakini, yang mengutip pernyataan dari Mohd Redzuan Md Yusof, seorang menteri di departemen perdana menteri, bahwa Muhyiddin akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Malaysia pada Senin (16/8) waktu setempat.
Mohd Redzuan juga mengatakan bahwa Muhyiddin memberi tahu anggota partai tentang keputusannya untuk mengundurkan diri setelah berusaha untuk mempertahankan pemerintah.
“Besok akan ada rapat kabinet khusus. Setelah itu, dia akan menuju (istana) untuk mengajukan pengunduran dirinya,” kata Mohd Redzuan, kepada Malaysiakini.
Posisi Muhyiddin di pemerintahan Malaysia telah menghadapi banyak tantangan sejak ia menjabat pada Maret 2020 dengan mayoritas tipis.
Tekanan terhadap Muhyiddin meningkat baru-baru ini setelah beberapa anggota parlemen dari partai United Malays National Organisation (UMNO) – blok terbesar dalam aliansi yang berkuasa – menarik dukungan mereka.
Muhyiddin selama beberapa pekan menentang seruan pengunduran dirinya dan mengatakan dia akan membuktikan mayoritasnya di parlemen melalui mosi tidak percaya pada September 2021.
Tetapi pada 13 Agustus 2021, Muhyiddin menyatakan untuk pertama kalinya bahwa dia tidak memiliki mayoritas dan melakukan upaya terakhir dengan mendekati oposisi – menjanjikan reformasi politik dan pemilihan sebagai gantinya atas dukungan mosi tidak percaya.
Namun, tawaran itu ditolak dengan suara bulat.
Diketahui bahwa Raja Malaysia memiliki kekuatan konstitusional untuk menunjuk seorang perdana menteri dari antara anggota parlemen terpilih berdasarkan siapa yang menurutnya dapat memimpin mayoritas.
Oh Ei Sun, seorang rekan senior di Singapore’s Institute of International Affairs, mengatakan bahwa Raja Malaysia juga bisa menunjuk perdana menteri sementara sampai pengganti permanen ditemukan.
“Perdana menteri kemudian harus menghadapi mosi tidak percaya di parlemen,” katanya.
